Portal berita terkini terus melaju untuk Indonesia Maju

Selasa, 21 April 2026

Wakapolri, Hibah Lahan Mako Brimob Perkuat Keamanan Masyarakat dan Proyek Strategis Nasional di Kolaka



Kolaka, Sulawesi Tenggara — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berkomitmen untuk terus memperkuat infrastruktur dan kesiapan personel sebagai bagian dari upaya menuju institusi yang profesional, responsif, dan adaptif dalam menjawab tantangan keamanan ke depan. Selasa (21/4/2026) 

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembangunan Markas Komando (Mako) Satuan Brimob di wilayah Sulawesi Tenggara, yang ditandai dengan kegiatan peresmian pertapakan Mako Brimob dan penyerahan hibah lahan.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., pada Selasa, 21 April 2026, pukul 09.30 WITA, bertempat di Jl. Poros Kolaka Kendari, Sabilambo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Adapun hibah lahan yang diterima Polri berasal dari pemerintah daerah dan pihak swasta, dengan rincian sebagai berikut:

* Kabupaten Kolaka: 10 hektar dari PT IPIP di Desa Lamedai, Kecamatan Tanggetada (Mako Batalyon C Pelopor)

* Kabupaten Konawe: 8 hektar dari Pemda Konawe di Desa Silea, Kecamatan Onembute (Mako Kompi 3 Batalyon C Pelopor)

* Kabupaten Buton Tengah: 10 hektar dari Pemda Buton Tengah di Desa Wakabanguna, Kecamatan Mawasangka (Mako Kompi 3 Batalyon B Pelopor)

Pembangunan Mako Brimob ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kehadiran negara, khususnya dalam menjaga keamanan masyarakat serta mendukung proyek-proyek pembangunan nasional di daerah.

“Hibah lahan ini akan dimanfaatkan untuk pembangunan Mako Brimob guna memperkuat kehadiran negara dalam menjamin keamanan dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat sekitar, sekaligus mendukung pengamanan Proyek Strategis Nasional di wilayah Kolaka, Sulawesi Tenggara,” tegas Wakapolri.

Wakapolri juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung iklim investasi di daerah.

“Sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan dunia usaha adalah kunci. Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat memastikan pembangunan berjalan aman, lancar, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Polri akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan keamanan yang kondusif serta mendukung percepatan pembangunan nasional di berbagai daerah.

Share:

Dukung Asta Cita Presiden Prabowo sebagai Prioritas Nasional, Polri Serahkan 378 Unit Perumahan bagi PNPP dan Masyarakat di Sultra




Kolaka, Sulawesi Tenggara — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) sebagai bagian dari agenda Transformasi Polri, sekaligus mendukung Asta Cita Presiden Prabowo sebagai prioritas nasional, khususnya dalam program penyediaan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia. Selasa (21/4/2026)

Dalam kegiatan yang dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., Polri secara simbolis menyerahkan dan meresmikan 378 unit rumah subsidi tipe 36 bagi PNPP dan masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara, Selasa (21/4), di Kabupaten Kolaka.

Adapun rincian perumahan yang diresmikan meliputi:

* Kalifah Residence, Konawe Selatan: 186 unit
* Sultra Hills Residence, Kota Kendari: 28 unit
* Kaba Residence, Kota Kendari: 164 unit

Program ini menjadi wujud nyata kontribusi Polri dalam menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo, yang menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat—termasuk hunian layak—sebagai prioritas pembangunan nasional.

Wakapolri menegaskan bahwa program ini tidak hanya diperuntukkan bagi anggota Polri, tetapi juga masyarakat luas.

“Program perumahan ini adalah bentuk nyata dukungan Polri terhadap Asta Cita Presiden Prabowo sebagai prioritas nasional, khususnya dalam penyediaan 3 juta rumah. Hari ini Polri menyerahkan perumahan tidak hanya untuk PNPP, tetapi juga untuk masyarakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas,” tegas Wakapolri.

Berdasarkan data per Januari 2026, jumlah PNPP mencapai 491.808 personel, dengan kondisi kepemilikan rumah sebagai berikut:

* Sudah memiliki rumah: 355.760 personel (72,4%)
* Tinggal di rumah dinas: 63.611 personel (12,9%)
* Belum memiliki rumah: 38.397 personel (7,8%)
* Berencana tidak membeli rumah: 33.316 personel (6,8%)
* Berencana tinggal di Wisma Atlet Kemayoran: 724 personel (0,14%)

Sementara itu, progres pembangunan perumahan Polri Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan capaian yang signifikan:

* Rencana pembangunan: 15.923 unit
* Telah terbangun: 10.905 unit (68,4%)
* Dalam proses pembangunan: 2.881 unit (18,09%)
* Belum proses pembangunan: 2.137 unit (13,4%)

Wakapolri menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan hunian merupakan faktor strategis dalam meningkatkan kinerja dan profesionalitas anggota Polri.

“Dengan hunian yang layak, anggota dapat bekerja lebih fokus, lebih profesional, dan semakin optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini adalah bagian dari Transformasi Polri yang berorientasi pada kesejahteraan dan pelayanan publik.”

Polri akan terus memperluas program perumahan melalui sinergi dengan pemerintah daerah dan sektor swasta, guna memastikan kesejahteraan anggota dan masyarakat meningkat secara berkelanjutan, serta mendukung keberhasilan Asta Cita Presiden Prabowo sebagai arah utama pembangunan nasional.


Share:

Wakapolri Resmikan Jembatan Perintis “Dhira Brata” Wujud Instruksi Presiden Prabowo



Kolaka, Sulawesi Tenggara — Di tengah kunjungan kerja Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. ke Polda Sulawesi Tenggara, dilakukan peresmian 17 jembatan perintis, dengan 2 jembatan utama bernama “Dhira Brata” yang berlokasi di Desa Sabilambo, Kabupaten Kolaka dan Desa Silui, Kecamatan Ueesi, Kabupaten Kolaka Timur. Selasa (21/4/2026)

Peresmian ini merupakan implementasi instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan jembatan perintis guna membuka akses wilayah, mempercepat konektivitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan jembatan perintis yang diwujudkan Polri di Polda Sulawesi Tenggara merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, khususnya di wilayah yang membutuhkan akses transportasi yang lebih baik maupun daerah dengan tingkat kerawanan tertentu.

Jembatan-jembatan ini diproyeksikan melayani lebih dari ±1.200 Kepala Keluarga (KK) atau ribuan jiwa, serta menghubungkan lebih dari 9 desa di wilayah Kolaka dan Kolaka Timur.

Pembangunan dilaksanakan melalui kolaborasi antara Polri dan masyarakat dengan semangat gotong royong, serta dukungan konsultasi konstruksi profesional guna memastikan keamanan dan keberlanjutan infrastruktur.

“Pembangunan ini adalah wujud nyata kehadiran negara melalui Polri di tengah masyarakat. Kita ingin memastikan bahwa akses masyarakat tidak lagi terhambat, sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah,” ujar Wakapolri.

Spesifikasi Jembatan Perintis “Dhira Brata”

1. Jembatan Dhira Brata 1

* Lokasi: Desa Sabilambo, Kab. Kolaka
* Jenis: Jembatan gantung asimetris
* Panjang bentang utama: 30 meter
* Lebar: 1,2 meter
* Kapasitas beban hingga 1,5 ton
* Diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki, sepeda, dan sepeda motor

2. Jembatan Dhira Brata 2

* Lokasi: Desa Silui, Kec. Ueesi, Kab. Kolaka Timur
* Panjang 30 meter dan lebar 3 meter
* Tinggi jembatan dari permukaan air 3 meter
* Jumlah KK di Desa Silui sebanyak 120 KK
* Menghubungkan Desa Silui dengan Desa Konawendepiha serta 8 desa lainnya dengan total ±1.100 KK

Di samping pembangunan 2 jembatan di Kolaka dan Kolaka Timur, terdapat 15 titik jembatan yang telah dipetakan oleh Polres jajaran untuk dilakukan pembangunan dan perbaikan, yaitu:

1. Polres Konsel: 1 titik (Desa Amohola, Kec. Moramo)
2. Polres Butur: 2 titik (Desa Kotawo & Desa Marga Karya, Kec. Kulisusu Barat)
3. Polres Bombana: 1 titik (Desa Tampabulu, Kec. Poleang Utara)
4. Polres Konut
5. Polres Kolut: (Kec. Tiwu)
6. Polres Muna: 2 titik (Desa Kusambi, Kec. Kusambi, Kab. Muna Barat & Desa Bone-Bone, Kec. Batukara, Kab. Muna)
7. Polres Koltim: 1 titik (Desa Woikondo, Kec. Loea)
8. Polres Konawe: 1 titik (Desa Lambukoni, Kec. Wonggeduku)
9. Polres Buteng: 1 titik (Desa Gundu, Kec. Mawasangka Tengah)
10. Polres Buton: 3 titik (Desa Sumber Sari & Desa Bonelalo, Kec. Lasalimu)

Wakapolri menegaskan bahwa pembangunan jembatan perintis ini sejalan dengan arahan Presiden dalam membangun infrastruktur yang adaptif terhadap kondisi geografis Indonesia.

“Presiden Prabowo menekankan bahwa Indonesia memiliki karakter geografis yang penuh potensi sekaligus risiko bencana. Oleh karena itu, kita harus membangun infrastruktur yang tangguh dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah,” tegas Wakapolri.

Peresmian 17 jembatan perintis di Sulawesi Tenggara, termasuk 2 jembatan “Dhira Brata”, menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam menjalankan instruksi Presiden untuk menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung, memastikan akses masyarakat semakin terbuka, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.


Share:

Kamis, 09 April 2026

Wujud Sinergi Global, AFP Serahkan Bantuan ke Polres Wakatobi




Nuqtanews, Wakatobi — Kepolisian Resor (Polres) Wakatobi menerima bantuan peralatan (equipment) dari Australian Federal Police (AFP) dalam sebuah kegiatan yang berlangsung di Aula Polres Wakatobi, pukul 14.40 WITA. Kamis (9/4/2026)

Kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi dan kerja sama internasional dalam mendukung peningkatan kapasitas institusi kepolisian di daerah.

Acara tersebut dihadiri oleh Tim Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri bersama perwakilan AFP. Turut hadir di antaranya Kabagbatanas Set NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri, KBP Fibri Karpiananto, S.H., S.I.K., IPDA Yusuf Rizki Maulana, S.Hub.Int., serta Liaison Officer AFP Mr. Chad Daniel Aston bersama tim AFP lainnya.

Dari jajaran Polres Wakatobi, kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Wakatobi AKBP I Gusti Putu Adi Wirawan, S.I.K., didampingi Wakapolres KOMPOL Nurdin, S.Pi., M.Sos., para pejabat utama (PJU), serta personel Polres Wakatobi.

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Kapolres Wakatobi, dilanjutkan dengan taklimat awal oleh KBP Fibri Karpiananto. Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya kerja sama lintas negara dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan global yang semakin kompleks.

Selanjutnya, pihak AFP memberikan pemaparan terkait dukungan dan kolaborasi yang telah terjalin, sekaligus memperkenalkan peralatan yang akan diserahkan kepada Polres Wakatobi. Suasana hangat dan penuh keakraban tampak dalam sesi pertukaran cinderamata antara Divhubinter Polri, AFP, dan Polres Wakatobi sebagai simbol persahabatan dan kemitraan yang erat.

Adapun bantuan peralatan yang diterima Polres Wakatobi meliputi berbagai perangkat pendukung operasional, seperti printer laser warna, printer mobile, laptop, perangkat komunikasi satelit, hingga perlengkapan taktis seperti binocular dan thermal monocular. Selain itu, turut diberikan perlengkapan pendukung lainnya seperti pakaian dinas non-formal, atribut, perlengkapan olahraga, serta media sosialisasi.

Kapolres Wakatobi AKBP I Gusti Putu Adi Wirawan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh AFP. Ia menegaskan bahwa bantuan ini akan dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah Wakatobi.

“Kami sangat berterima kasih atas perhatian dan dukungan dari AFP. Bantuan ini tentunya akan meningkatkan kapasitas dan profesionalisme personel kami dalam menjalankan tugas di lapangan,” ujarnya.

Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama pada pukul 16.00 WITA dalam suasana aman, tertib, dan penuh kehangatan. Momentum ini diharapkan semakin mempererat hubungan kerja sama antara Polri dan AFP dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga dalam lingkup internasional.

Share:

Kamis, 26 Maret 2026

Operasi Ketupat 2026 Resmi Berakhir, Polri Pastikan Mudik dan Arus Balik Aman dan Kondusif

 

Nuqtanews.com, Jakarta — Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi menutup Operasi Ketupat 2026 pada 25 Maret 2026 pukul 24.00 WIB, sebagaimana tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor STR/688/III/OPS.1.1./2026. Meski demikian, pengamanan arus balik masih akan dilanjutkan melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) hingga 29 Maret 2026.

Kamis (26/03) Kasatgas Humas Operasi Ketupat 2026, Brigjen. Pol Tjahyono Saputro, menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan mudik dan arus balik Lebaran tahun ini berjalan aman, tertib, dan terkendali, meskipun terjadi lonjakan mobilitas masyarakat yang signifikan.

“Secara umum arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 berjalan aman, tertib, dan terkendali meskipun terjadi peningkatan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Brigjen. Pol Tjahyono.

Ia menjelaskan, berdasarkan data hingga 25 Maret 2026 pukul 06.00 WIB, total kendaraan keluar Jakarta mencapai 2.521.125 unit atau 72 persen dari proyeksi 3,5 juta kendaraan. Sementara itu, kendaraan yang kembali ke Jakarta tercatat sebanyak 1.958.838 unit atau 57,71 persen dari proyeksi 3,4 juta kendaraan.

“Artinya, masih terdapat sekitar 42,29 persen arus balik yang diprediksi akan terjadi pada gelombang kedua tanggal 28 hingga 29 Maret 2026. Untuk itu, Polri akan terus siaga melalui KRYD,” lanjutnya.

Puncak arus mudik tercatat terjadi pada 18 hingga 19 Maret 2026 dengan jumlah 270.315 unit kendaraan keluar Jakarta, meningkat 4,62 persen dibandingkan tahun 2025 dan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. 

Sementara puncak arus balik terjadi pada 24 hingga 25 Maret 2026 dengan 256.338 kendaraan atau meningkat sekitar 14,68 persen.

Kelancaran arus lalu lintas, lanjutnya, tidak terlepas dari strategi rekayasa lalu lintas yang dilakukan secara dinamis dan berbasis parameter, seperti penerapan contraflow bertahap, one way lokal Presisi, hingga one way nasional baik pada arus mudik maupun arus balik.

Selain itu, pemanfaatan tol fungsional seperti Japek II Selatan ruas Sadang–Deltamas–Setu dan Bocimi ruas Parungkuda–Karangtengah terbukti efektif dalam mengurai kepadatan kendaraan di jalur utama.

Pada sektor penyeberangan dan transportasi umum, situasi di lintasan Merak–Bakauheni serta Ketapang–Gilimanuk, termasuk bandara, terminal, dan stasiun, secara umum berjalan aman dan terkendali. Kepadatan yang sempat terjadi di Gilimanuk pun berhasil diurai melalui koordinasi cepat antar instansi.

Dari sisi keamanan dan keselamatan, Polri mencatat penurunan angka kecelakaan lalu lintas sebesar 5,75 persen serta penurunan angka fatalitas korban meninggal dunia hingga 30,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Hal ini menunjukkan meningkatnya kepatuhan masyarakat serta efektivitas pengamanan dan pelayanan di lapangan,” kata Brigjen. Pol Tjahyono.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 tidak terdapat gangguan kamtibmas maupun kejahatan menonjol. Seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari mudik, perayaan Idul Fitri, hingga Hari Raya Nyepi, berlangsung aman dan kondusif.

Operasi Ketupat merupakan operasi kemanusiaan yang tidak hanya berfokus pada arus lalu lintas, tetapi juga mencakup pengamanan tempat ibadah, destinasi wisata, jalur transportasi, hingga simpul-simpul pergerakan masyarakat lainnya.

“Operasi Ketupat merupakan operasi kemanusiaan yang mencakup pengamanan tempat ibadah, destinasi wisata, jalan tol, jalan arteri, serta pelabuhan penyeberangan dan simpul transportasi lainnya,” jelasnya.

Selama operasi berlangsung, Polri melakukan pengamanan di ribuan titik, termasuk 4.647 lokasi wisata, 618 terminal, 562 pelabuhan, 182 bandara, 268 stasiun, 2.966 pusat perbelanjaan, serta 121.803 tempat ibadah. 

Pengamanan tersebut juga didukung oleh 1.624 pos pengamanan, 779 pos pelayanan, dan 343 pos terpadu.

Selain itu, berbagai inovasi pelayanan turut dihadirkan, seperti program Mudik Gratis Polri Presisi yang memberangkatkan 4.009 pemudik menggunakan 81 bus ke berbagai kota di Jawa Tengah dan DIY, serta layanan 24 jam di pos pengamanan dan pos pelayanan.

Pemanfaatan teknologi juga menjadi bagian penting dalam operasi ini, melalui penggunaan Command Center Korlantas, ETLE Patrol, Traffic Accident Analysis (TAA), Road Accident Rescue (RAR), Mobile Command Center, serta body camera.

Brigjen. Pol Tjahyono turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung kelancaran Operasi Ketupat 2026.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat dan rekan-rekan media atas sinergi yang terjalin dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama periode Lebaran,” ungkapnya.

Di akhir pernyataannya, Polri mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan diskon tarif tol pada 26 dan 27 Maret 2026 serta kebijakan work from anywhere guna mengatur waktu perjalanan arus balik agar tidak terjadi penumpukan kendaraan.

Masyarakat juga diingatkan untuk memanfaatkan layanan darurat 110 yang siaga 24 jam apabila membutuhkan bantuan.

Polri menegaskan akan tetap hadir dan siaga melalui KRYD hingga seluruh rangkaian arus balik Lebaran 2026 selesai, demi memastikan situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.

Mudik Aman, Keluarga Bahagia.

Share:

Selasa, 03 Maret 2026

Laporan Kasus Dugaan Penipuan Umrah Yang Melibatkan PT. Tajak Ramadhan Group, Polda Sultra Bentuk Tim Terpadu dan Buka Posko Pengaduan Korban

  

Nuqtanews.com, Kendari — Kasus dugaan penipuan perjalanan ibadah umrah yang melibatkan PT Tajak Ramadhan Group (TRG) Kendari mendapat perhatian serius dari Polda Sulawesi Tenggara. Adanya laporan yang diterima di beberapa polres dan juga diterima di Polda, penangan kasus ini di sentralisasikan di Direktorat Krimum Polda Sultra.

Seluruh rangkaian proses penanganannya mulai dari pengaduan, penyelidikan, penyidikan hingga pendataan korban ditangani oleh tim gabungan terpadu antara penyidik Polres dan Polda untuk menangani perkara tersebut secara komprehensif guna menjamin efektivitas penegakan hukum, keseragaman langkah penyidikan, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para jamaah yang menjadi korban.

Kabid Humas Polda Sultra Kombes Pol. Iis Kristian, S.I.K., menyampaikan bahwa kasus ini menjadi perhatian serius karena berdampak luas terhadap masyarakat. Untuk mempermudah proses pendataan dan pengaduan, Polda Sultra telah membuka posko pengaduan khusus bagi para jamaah yang merasa dirugikan.

"Kasus ini penanganannya tersentralisasi di posko pelayanan Direktorat Reskrimum polda sultra," ungkap Kabid Humas, Selasa 03 Maret 2026.

Selain langkah penegakan hukum, Polda Sultra juga menyiapkan upaya pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terulang. Bersama Biro Pengawasan Kanwil Kementerian Agama Sultra, kepolisian akan melaksanakan inspeksi dan pengawasan terhadap seluruh agen perjalanan ibadah haji dan umrah di wilayah hukum Polda Sultra.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan legalitas, transparansi, serta kepatuhan jasa pelayanan umrah dan haji yang ada di wilayah Sultra terhadap ketentuan yang berlaku. Kabid Humas menegaskan, pengawasan ketat diperlukan guna melindungi masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan jasa perjalanan ibadah umrah.

“Bagi masyarakat Sulawesi Tenggara yang menjadi korban jasa layanan ibadah haji dan umroh kami membuka ruang pengaduan seluas-luasnya. Korban dapat melapor ke Polres terdekat di jajaran Polda Sultra atau melalui hotline Ditreskrimum Polda Sultra di 0811-4090-2500," tambahnya.

Polda Sultra mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih agen jasa layanan perjalanan umrah, memastikan memiliki izin resmi, serta tidak mudah tergiur dengan tawaran biaya murah dan janji keberangkatan cepat tanpa kejelasan prosedur.

"Agar lebih berhati-hati dalam memilih jasa perjalanan ibadah haji dan umroh dengan memastikan jasa tersebut memiliki izin resmi. Polda Sultra berkomitmen memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat serta menindak tegas pihak-pihak yang menyalahgunakan kepercayaan jamaah,” pungkas Kombes Iis Kristian.

Share:

Polres Wakatobi Tegas Cegah Perang Sarung yang Berpotensi Timbulkan Korban



Nuqtanews.com, Wakatobi - Melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aksi perang sarung yang melibatkan sejumlah anak muda di wilayah Kelurahan Pongo dan Wanci, Selasa (3/3/2026). 

Mendapatkan informasi tersebut, tim KRYD yang dipimpin oleh Iptu Samsir, S.H., segera menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP). Setibanya di lokasi, petugas mendapati sekelompok anak muda yang berkumpul sambil memegang sarung yang pada bagian ujungnya telah diikatkan batu. 

Modifikasi sarung dengan ikatan batu tersebut dinilai berpotensi membahayakan keselamatan dan dapat menimbulkan korban luka apabila digunakan dalam aksi perang sarung. Untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan serta menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif, petugas langsung membubarkan kerumunan tersebut. 

Tim KRYD juga memberikan imbauan secara persuasif kepada para remaja agar tidak melakukan kegiatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, serta mengajak mereka untuk memanfaatkan waktu dengan aktivitas yang lebih positif. 

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya preventif Polres Wakatobi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya dalam mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas yang melibatkan kalangan remaja selama bulan Ramadhan. Hingga kegiatan berakhir, situasi di wilayah Kelurahan Pongo dan Wanci terpantau aman dan kondusif.

Share:

Cari Blog Ini

Diberdayakan oleh Blogger.

Label

NUQTANEWS

Mengenai Saya

Foto saya
Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Wakapolri, Hibah Lahan Mako Brimob Perkuat Keamanan Masyarakat dan Proyek Strategis Nasional di Kolaka

Kolaka, Sulawesi Tenggara — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berkomitmen untuk terus memperkuat infrastruktur dan kesiapan perso...

Labels

Blogger templates