APBD 2023 Terdapat Usulan Anggaran Agar Wakatobi Menjadi Tuan Rumah Pada Festival Keraton Nusantara 2023

NUQTA NEWS, Wakatobi – Rapat Konsultasi Publik II Perumusan Skenario dan Rekomendasi Arah Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan "KLHS-RPJPD" Kabupaten Wakatobi Tahun 2025-2045 bertempat di Gedung Pesanggrahan Motika Kabupaten Wakatobi. Pada Kamis (14/9/2023)

Hadir dlm giat tersebut Bupati Wakatobi (H. Haliana, S.E), Kajari Wakatobi (Irtanto Hadi Saputra, S.H., M.H., Kabag SDM Polres Wakatobi (AKP SAHARUDIN, S.H., Koramil (Lettu Kav. Rano), Posal (Andi Yusuf), Kadis DLH Kabupaten Wakatobi (Jaemuna, S.Pd., M.Pd), Kadis Katapang Kabupaten Wakatobi (H. Sulaeman), Kadis Kominfo (Surudin), Para Kapala OPD Kabupaten Wakatobi, Para Mentu'u Kab. Wakatobi, Para LSM, Para Tamu Undangan selaku Peserta, NJO, Kapolsek Wangi-Wangi (Ipda Riaman, S.H), Kapolsek Wangi - Wangi Selatan (Ipda Hadi Purnama, S.H).

Bupati Wakatobi H. Haliana, S.E., membuka Kegiatan sekaligus memberi Sambutan, Menegaskan Untuk Tidak Mengorbankan APBD Perubahan Tahun 2023 Kabupaten Wakatobi, Pasalnya Banyak Kepentingan Rakyat Pada APBD Perubahan Tersebut.

Salah Satunya Ialah, Pada APBD 2023 Terdapat Usulan Anggaran Agar Wakatobi Menjadi Tuan Rumah Pada Festival Keraton Nusantara 2023 Dan Hal Ini Telah Terkomunikasikan Dengan Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN).

” Kalau APBD Perubahan Dibahas, Maka Kita Punya Anggaran, Tapi Kalau Tidak Ini Hanya Sekedar Proposal Saja, Pada Akhirnya Kita Tidak Bisa Realisasikan,” Ungkapnya Saat Memberi Sambutan Disalah Satu Kegiatan Bertempat Di Pesanggrahan Wangi-Wangi Selatan.

Hingga Kini, APBD Perubahan Belum Terdapat Tanda-Tanda Untuk Dilakukan Pembahasan, Lanjut Orang Nomor Satu Wakatobi Ini, Hal Tersebut Disebabkan Karena Adanya Dugaan 3 Dokumen APBD Tahun 2023.

”Saya Perlu Menyampaikan, Perda Tentang APBD 2023, 1 Juta Persen Cuma Satu Dokumen, Ngak Ada Yang Pernah Dirubah-Rubah Oleh Pemerintah Daerah, Saya Ngak Tau Kalau Dulu-Dulu. 2021,2022,2023 Di Zaman Saya, Yakin 1 Juta Persen Ngak Ada Satu Pun Yang Dirubah-Rubah,” Lanjutnya.

Lebih Jauh, Haliana Menerangkan Jika Terdapat Masalah Pada APBD 2023, Maka Jangan Mengorbankan APBD Perubahan, Pasalnya Hal Tersebut Memiliki Ranah Yang Berbeda.

” Lagi Pula, Bila Ada Masalah Dengan APBD Jangan Mengorbankan APBD Perubahan, Karna Lain Ranahnya. Kalau Itu Bermasalah, Bupati Bertanggungjawab, Sekda Bertanggungjawab, TAPD Juga Bertanggungjawab, Disitu Ada Bappeda, Disitu Juga Ada Kadis Keuangan, Akan Tanggungjawab Kita Semua,” Ujarnya.

Haliana Juga Menekankan Untuk Digaris Bawahi, Jika Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Langsung Terkoneksi Dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

” Terlebih Sekarang Dengan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Langsung Terkoneksi Dengan APH (Aparat Penegak Hukum_Red), KPK, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, Terkoneksi, Siapa Yang Merubah, Kecuali Kita Mau Masuk Penjara,” Tukasnya.

dilanjutkan dengan pemaparan oleh Ketua Tim Ahli dan Moderator, dan dilanjutkan dengan diskusi hingga penandatanganan berita acara KP-2 hingga selesai.

Kabag Sumda Polres Wakatobi AKP Saharudin, S.H., membenarkan adanya kegiatan Rapat Konsultasi Publik II Perumusan Skenario dan Rekomendasi Arah Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan "KLHS-RPJPD" Kabupaten Wakatobi Tahun 2025-2045 yang digelar oleh Pihak Pemerinta Daerah yang saat itu hadir langsung mengikuti kegiatan.

"Selama dalam Kegiatan diskusi Konsultasi Publik II mulai dari Registrasi, Pembukaan, Diskusi bahkan sampai penutup berjalan aman terkendali sesuai jadwal tanpa ada hambatan" tutupnya (Azzahra)